بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّØْÙ…َÙ†ِ الرَّØِÙŠْÙ…ِ
اللَّÙ‡ُÙ…َّ صَÙ„ِّ عَÙ„َÙ‰ Ù…ُØَÙ…َّدٍ
Sekarang saya ingin membahas bagaimana GPAI memenuhi Kuota PPG Daljab
Sekilas PPG PAI
PPG PAI dan Madrasah diselenggarakan oleh Kemenag, bukan Kemendikbud. Sehingga kuotanya mengikuti keputusan Kemenag. Awalnya PPG menggunakan APBN, namun dikarenakan banyaknya antrian (+- 30.000 orang) , namun kuota tiap tahunnya sangat sedikit (+- 3.000/tahun) ditambah lagi masih banyak pula yang belum lulus pre tes dan juga yang belum mengikuti.
Oleh karena itu, Kemenag “mengajak” Pemda agar bisa memberikan bantuan pembiayaan PPG GPAI di daerah setempat. Namun permintaan ini menjadi benang kusut karena sudah lintas lembaga yaitu Kemenag – Kemndagri yang mungkin belum menemukan titik temu payung hukumnya.
Prioritas PPG PAI
Aturan Prioritas pemanggilan PPG PAI dg APBN
1. Umur tertua
2. TMT terlama
3. Tahun pre tes
4. Hasil pre tes tertinggi
APBD
PPG PAI yg dibiayai APBD atau pemda atau dalam hal ini ada yg menggunakan anggaran Dinas Pendidikan, diprioritaskan:
- Berstatus PNS
- Berstatus PPPK
- GPAI Guru Penggerak
✅Pemda yg membiayai, maka dari itu ada kesepakatan yg win-win solution atau saling menguntungkan antara pemda dg GPAI
✅ Dimana Guru Honorer PAI? Ada pemda yg mau membiayai, ada yg ga mau, ada yg mau tp tidak memprioritaskan
Kenapa?
Karena secara legalitas, guru Honorer bukan pegawai pemda, sehingga pemda tidak ada kewajiban formal untuk membiayai.
Tapi jika ada pemda yg mau membiayai, sangat apresiatif
Mekanisme Pemanggilan PPG
APBN
yang menentukan Kemenag, dalam hal ini dieksekusi oleh PAIS-KAB/KOTA
Kemudian diacc oleh kanwil, dan di masukan data pusat
APBD
Secara finalisasi, sama dg APBN
cuma, dalam hal eksekusinya beda
Kenapa?
Karena yg membiayai pemda atau kab
Alurnya seperti ini, jika sudah terjadi kesepakatan pembiayaan
1. PAI Kab atau KKG PAI Kab/kota atau PAGUYUBAN PAI memberikan daftar nama ke pemda
2. Kemudian Pemda menyetujui atau merevisi
3. Setelah direvisi, pemda melakukan transaksi pembiayaan dg kemenag kab/kanwil
4. Pemanggilan selesai berikut nama-nama resmi yg dibiayai di suatu kab/kota
Saya lulus pre test 2019 kok belum dipanggil PPG, sedangkan ada yg pre test 2022 sudah dipanggil?
Jadi kembali lagi di atas, kuota APBN terbatas, GPAI bisa menambah kuota dg APBD. Artinya jika Anda pre test 2019 tapi belum dipanggil, berarti daerah Anda belum bersedia membiayai PPG GPAI.
Kenapa Pemda tidak membiayai PPG PAI?
Ada beberapa kemungkinan:
- Pemda belum tahu jika kondisi GPAI seperti sekarang
- Pemda sudah tahu, tapi belum menemukan payung hukum untuk menganggarkan
- Pemda menyetujui, tapi belum bisa memasukan ke Anggaran
Nah jika No 1, maka kesempatan GPAI untuk mengingatkan Pemda
Lalu bagaimana agar Pemda bisa membiayai?
Oke, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengamatan. Bila salah, mohon maaf dan koreksinya, karena saya bukan orang kemenag atau panitia terkait. Saya hanya guru PAI biasa yang berusaha peduli dengan teman2.
Begini alur memperjuangkan Kuota PPG
- Menjalin komunikasi semua GPAI yang belum ppg di kab/kota Anda
- Koordinasi dengan KKG, MGMP, AGPAI, Kemenag/PAIS, PGRI Kab/Kota Anda
- Lakukan diksusi internal melalui forum formal atau non formal (santai), untuk membahas persiapan menuju diskusi dengan Pemda
- Lakukan diskusi/audiensi dengan Pemda setempat, misalnya Bupati dan DPRD
- Setelah menghasilkan kesepakatan, pastikan menghasilkan legalitas seperti Mou
- Terakhir Libatin Alloh, kawal dengan doa, semoga Alloh meng-GOAL kan GPAI bisa PPG semuanya di 2023
Berikut ini beberapa kabar dari GPAI yang mulai dan telah berhasil melobi pemda
Berikut ini Contoh Hasil Audiensi dengan DPRD
RAKER DPRD PPG GPAI
Pokok-Pokok Hasil Keputusan Rapat Kerja DPRD Komisi IV
Selasa, 17 Januari 2023
Hadir:
1. Ketua Komisi IV
2. Sekretaris Komisi IV
3. Anggota Komisi IV
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. PAIS Kemenag
6. Ketua & Sekretaris PGRI
7. Kabid Tentis dan staf Dindik
Hasil:
- PGRI & Semua pihak mengapresiasi respon DPRD Komisi IV atas aspirasi kita dengan mengusulkan anggaran PPG bagi Guru PAI tahun 2023.
- Pemda & DPRD telah menyediakan pd APBD Rp 4 Milyar, 4 juta untuk Penuntasan Program PPG bagi 572 Guru PAI Kab. Mlg yang telah Lulus Pretes tahun 2019 - 2022 dan Aktif di Siaga.
- Anggaran telah masuk tertera pada DPA Dinas Pendidikan Kab. Mlg
- Pelaksanaan PPG harus tuntas 2023 Di UIN Malang dg 3 batch/gel.
- Dinas Pendidikan segera MOU dg UIN ttg teknis pelaksanannya.
- Komidi IV DPRD juga akan mengusulkan anggaran PPG bagi Guru Kelas dan Mapel (Guru P3K 2019, TK, Guru di Sekolah Negri dan Honorer melalui PAK RAPBD 2023.
Keputusan Lain:
- Kemenag bersama Dindik segera menyiapkan data fix by name by addres calon peseera PPG
- PPG Guru PAI di SMA, SMK dikomunikasikan dg Provinsi
- Dinas Pendidikan agar segera menerbitkan SK Gaji Berkala bagi Guru P3K 2019 sesuai peraturan.
- Penyelesaian Penjaga sekolah, TU, CS direncanakan melalui Outsourcing, dg anggaran daerah dan masih perlu pembicaraan lebih lanjut.
- Dinas Pendidikan perlu merencanakan Program PPG bagi Guru di Sekolah Negeri setiap tahunnya.
Penutup
Diharapkan dengan adanya berita di atas, menjadi inspiarasi bagi GPAI maupun stakeholder terkait untuk memperjuangkan PPG PAI se-Indonesia
⚠️ Yang Paling Penting SEKARANG
Banyak peserta PPG yg keteteran, kebingungan dan kesusahan menghadapi UKIN. Karena UKIN membutuhkan APA SAJA YG KITA PUNYA/KERJAKAN SEBELUM PPG
Jadi sekarang Anda persiapkan itu, Jangan sampai besok saat ukin terkaget2
Apa saja persiapanya? klik 👉 Persiapan PPG fokus ke Nomor 3 & 4
🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
Jika ingin memberi kritik, saran atau berbagi informasi ke kami, silahkan hubungi kami melalui
Email: ubaygurupai2021@gmail.com
Klik 👉 Grup Guru PAI